Wacana Pendidikan

Kurikulum Salah, Bisa Picu Kekerasan
Ketua Umum Pos Advokasi dan Kepedulian Terhadap Anak (PAKTA) Seto Mulyadi menilai, aksi kekerasan pelajar yang timbul akhir-akhir ini tidak tertutup kemungkinan dipicu kurikulum pendidikan yang salah.Kurikulum sekolah yang sangat padat, pekerjaan rumah (PR) yang banyak, les sampai pelaksanaan Ujian Nasional (UN), bisa menimbulkan beban psikologis bagi anak.”Beban yang sedemikian berat bisa menyebabkan siswa yang berprestasi di luar akademik, misalnya di bidang olahraga dan kesenian jadi merasa dihargai. Celakanya, jika hal itu menimpa anak yang di jalur akademik tidak berprestasi dan tidak aktif pada kegiatan nonakademik, tidak bisa mendapatkan penyaluran yang positif. Akibatnya, si anak jadi lebih mengedepankan sikap agresif,” kata Seto kepada wartawan, usai menghadiri acara pencanangan Gerakan Perlindungan Anak dan Pelantikan PAKTA Kab. Bandung Barat (KBB) di Pusdikav Padalarang, Rabu (21/9).Untuk mencegah tekanan psikologis anak akibat beban kurikulum, menurut pria yang akrab dipanggil Kak Seto ini, pemerintah harus berani melakukan evaluasi, termasuk sistem pendidikan di sekolah tersebut. Hal itu diperlukan dengan tujuan menciptakan suasana lingkungan belajar yang membuat siswa enjoy, gembira, dan tidak terlalu padat.Ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk berpikir keras dan mencari solusi atas maraknya anarkisme di kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan, termasuk kepala dinas pendidikan, guru, dan tenaga pendidik harus membenahi masalah ini. Sebab munculnya sikap anarkistis di kalangan pelajar bisa jadi akibat kurikulum pendidikan yang salah sehingga harus diubah.”Harusnya pihak sekolah selain fokus terhadap pengembangan kecerdasan akademik, juga harus memperhatikan kecerdasan moral dan spiritual sehingga ada penyeimbangnya. Cuma fakta yang terjadi di lapangan, kecerdasan moral dan spiritual tidak dikembangkan, sehingga terbentuk lingkungan yang agresif dan mengedepankan sikap protes. Misalnya ketika tawuran diliput atau dilarang mereka malah protes,” ujarnya.Namun ia mengingatkan kepada pihak sekolah, jangan pernah mengambil tindakan mengeluarkan siswa yang sedang dihadapkan pada persoalan. Sebab itu bukan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya malah akan menimbulkan sikap kecewa, depresi, dan frustrasi.

“Memasukkan anak ke dalam tahanan layaknya seorang pelaku tindak kriminal, malah bukan menjadi solusi terbaik. Terpenting bagaimana melakukan pendekatan dan pembinaan bagi anak yang sedang bermasalah tersebut. Pembinaan mulai dari orangtua, guru, kepala sekolah, dan aparat penegak hukum. Apa yang kita lakukan untuk kebaikannya di masa depan, bukan membuat masa depannya malah buruk,” kata aktivis dari Komisi Nasional Perlindungan Anak ini.

Rasa solidaritas

Sementara itu pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Said Hamid Hasan menilai, aksi tawuran yang dilakukan para pelajar lebih karena faktor psikis, emosi, dan rasa solidaritas.

Untuk meminimalisasi aksi tawuran, lebih baik diterapkan pola belajar full day atau seharian dimulai dari pagi hingga sore. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk segera memenuhi kewajibannya, dalam memberikan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan belajar dan mengajar (KBM).

“Karena ada waktu luang, banyak nganggur, jadinya siswa menggunakan waktunya menjadi hal percuma. Nongkrong. Padahal jika disenggol saja, emosi memuncak dan terjadilah bacok-bacokan tersebut,” ungkapnya.

Sebaliknya, siswa sedang merasakan permasalahan mental seperti depresi dan lainnya. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan mental anak, yakni ditentukannya kelulusan siswa di sekolah oleh nilai UN.

“Anak hanya belajar tiga bulan secara intensif sebagai persiapan mengejar UN. Di lain itu, dua tahun lebih belajar santai karena tidak mengejar apa-apa,” tambahnya.

Jika dilakukan pola pembelajaran misal dari pukul 08.00-16.00 WIB, siswa akan lebih banyak di dalam kelas. Siswa juga akan dipenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Hal itu yang dilakukan di sejumlah negara maju. Dengan sekolah sampai sore hari, siswa sekaligus akan mendapat pembelajaran untuk melakukan ibadah salat (bagi muslim, red) secara berjemaah di sekolah.

“Setelah pulang sekolah di waktu sore, pikiran siswa tidak akan melebar ke mana-mana. Karena secara fisik dan pikiran sudah capek dengan banyaknya tugas di sekolah,” terangnya.

Ia sangat menentang anggapan tawuran sebagai akibat dari kurangnya pendidikan budi pekerti di sekolah, atau tidak adanya sosok maupun panutan di negeri ini. Sejak dulu, menurutnya, tawuran antarpelajar telah ada. Padahal dulu malah ada pendidikan budi pekerti di sekolah.

“Sangat tidak berdasar dan merupakan pemikiran dangkal! Semua orang bisa lihat, apakah mereka para koruptor ini dulu saat di sekolah tidak mendapat pendidikan karakter. Justru para koruptor itu yang belajar budi pekerti saat di sekolahnya,” ucapnya.

Karenanya, jangan menentang pola pendidikan yang diterapkan di sekolah saat ini. Sebab pendidikan tetap diperlukan terutama bagi pendidikan moral, terkait dengan kejahatan sistematis seperti korupsi.

“Tawuran karena pendidikannya salah, janganlah. Terlalu payah jika kita memandang seperti itu. Nanti bagaiman kita akan menindak atau menjauhkan anak-anak, agar tidak melakukan kejahatan sistematis? Ini yang patut dipikirkan,” katanya.

Dengan pola pendidikan full day maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Kedelapan standar itu terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Dari delapan standar, baru dua yang telah dipenuhi pemerintah, yakni standar isi dan proses. Apalagi saat ini sejumlah sekolah dipastikan terkendala jumlah ruang kelas jika diberlakukan full day.

Sementara berdasarkan data dari Bappenas, hingga tahun 2014 nanti, anak usia sekolah pendidikan dasar dari usia 7-15 belum bisa tertampung di bangku sekolah. “Padahal ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk memberikan sarana, terutama infrastruktur bagi anak bangsa,” ujarnya. (dicky mawardi/rinny/”GM”)**

Sumber: http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110922013844&idkolom=beritautama  di akses pada 23 Oktober 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: